Artikel
Kumpulan artikel pajak yang membahas berbagai topik seputar peraturan perpajakan Indonesia secara mendalam dan mudah dipahami, mencakup PPh, PPN, prosedur administrasi pajak, hingga update regulasi terbaru untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.
Cara Mudah Non Aktif NIK Istri
Baca langkah selengkapnya agar tidak bingung!
Cara Mudah Isi NIK ISTRI di Core Tax System SUAMI
Baca selengkapnya agar tidak bingung!
Peraturan Terkait Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
Berikut adalah ringkasan dari dokumen Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Peraturan ini mencabut dan menyatakan
Cara Mengatasi Status Anggota Keluarga Tidak Valid di Coretax DJP
Status anggota keluarga tidak valid di akun coretax sering terjadi karena NIK belum terdaftar atau dipadankan dengan benar di sistem Coretax DJP, sehingga menghambat pengisian NIK. Penyebab Umum Status Anggota
Jenis-jenis SPT Masa PPN yang diatur dalam konteks administrasi perpajakan yang baru
Kerangka PER-11/PJ/2025 dan peraturan terkait (PMK 81 Tahun 2024), mengidentifikasi beberapa jenis SPT Masa PPN, yang disesuaikan dengan kategori Wajib Pajak atau skema pengkreditan Pajak Masukan (PM)
Sharing File Probis Pengelolaan SPT.pdf
Dokumen ini menjelaskan Proses Bisnis Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam rangka Reformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Ruang Lingkup Serangkaian kegiatan
Surat Kuasa Khusus
Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus Pajak: UU 28/2007, PP 74/2011, dan PMK-229/2014 PEMBARUAN PENTING (2025): Artikel ini mengacu pada PMK-229/PMK.03/2014 dan SE-
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.
Dasar Hukum SP2DK Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban (Catatan: PP 74/2011 telah digantikan
Aspek Pajak Royalti Setelah 2023
Definisi Penjelasan Pasal 4(1) Huruf H UU 36 Tahun 2008 * Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun
Cara Pembetulan SPT Masa PPh 21 LB di Coretax Saat Nominal KB Malah Membesar
Untuk kasus di atas, SPT Masa PPh 21 yang awalnya LB lalu setelah pembetulan justru muncul KB lebih besar, itu terjadi di Coretax karena sistem memakai skema delta SPT. yang