Masuk
Tanya-Jawab

Tanya-Jawab

Kompilasi pertanyaan umum dan jawaban ringkas, terverifikasi

Tanya-Jawab

PPh Pasal 22 UMKM di Marketplace: Bebas Pungutan?

Pertanyaan: Apakah pelaku usaha UMKM via marketplace bisa bebas dari pemungutan pajak unifikasi? Jawaban: Jika yang dimaksud adalah pemungutan PPh Pasal 22, secara umum besarnya pungutan PPh Pasal 22 adalah 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri, tidak termasuk PPN dan PPnBM, sesuai Pasal 8
Tanya-Jawab

Validasi PPh PHTB Lelang Tanpa Notaris

Pertanyaan: Saya ingin mengajukan validasi Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB) untuk lelang. Namun, saya harus mengisi kolom identitas notaris, padahal proses lelang tidak melalui notaris, melainkan langsung ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan pengurusannya dilakukan secara mandiri. Mohon solusinya. Jawaban:
Tanya-Jawab

Membuat Billing untuk STP Keterlambatan SPT Tahunan

Pertanyaan: Saya mendapatkan STP karena keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan 2024. Untuk membuat e-billing-nya, saya harus pakai DJP Online atau Coretax ya? Jawaban: Untuk membuat kode billing atas Surat Tagihan Pajak (STP) karena keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan, Anda dapat melakukannya melalui akun Coretax. Berikut langkah-langkahnya: 1. Masuk
Tanya-Jawab

Prosedur Restitusi PPN Melalui Pemeriksaan

Pertanyaan: Untuk pengajuan restitusi PPN melalui pemeriksaan, dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Dan berapa lama prosedur pemeriksaan hingga Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN terbit? Apakah pemeriksaan di PMK 15/2025 sekarang maksimal 5 bulan? Jawaban: Untuk pengajuan restitusi PPN yang melalui proses pemeriksaan, ada beberapa dokumen yang
Tanya-Jawab

Kode Faktur Pajak Penjualan Benih/Bibit

Pertanyaan: Berapa kode faktur pajak untuk penjualan benih atau bibit seperti padi, jagung, semangka, melon, cabai, dan terong? Jawaban: Benih dan/atau bibit dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Atas penyerahannya, BKP ini dibebaskan dari pengenaan Pajak