FAQ

Saat postingan ini publish, opsi "Hapus" pada menu "Pihak Terkait" belum tersedia. Pengguna dapat mengakomodasi hal tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Masuk ke akun

❓ Pertanyaan: Kapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Uang Pesangon terutang, dan bagaimana ketentuan penulisan nama penerima pada Bukti Potong PPh Pasal 21 jika uang pesangon diterima oleh ahli waris?

❓ Pertanyaan: Apakah perusahaan PKP yang melakukan pembayaran PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) diwajibkan membuat faktur pajak? Berapakah kode faktur pajak yang harus digunakan? ✅ Jawaban: Berdasarkan Pasal 323 ayat (3) Peraturan

❓ Pertanyaan: Terdapat kesalahan dalam penginputan Retur Pajak Masukan. Bagaimana prosedur pembatalan atau penghapusan retur tersebut jika proses penghapusan delete tidak dapat dilakukan? ✅ Jawaban: Secara umum, fitur hapus (Delete Retur) dapat

❓ Pertanyaan: Saya mendapati adanya dua Bukti Potong Pajak dengan nominal dan data yang sama dari satu Pemberi Kerja pada aplikasi DJP Online, yang disebabkan oleh penginputan ganda. Apakah Pemberi Kerja

❓ Pertanyaan: Apa fungsi dan peruntukan dari laman web http://portalnpwp.pajak.go.id? ✅ Jawaban: Laman web http://portalnpwp.pajak.go.id diperuntukkan bagi entitas/badan yang ingin memfasilitasi proses pemutakhiran

❓ Pertanyaan: Apakah keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Pemungut PPN (Faktur Pajak diterbitkan Juli, PPN disetor September) berdampak terhadap kewajiban Wajib Pajak

❓ Pertanyaan: Bagaimana ketentuan penggunaan opsi "Ganti SPT Sebelumnya" pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? ✅ Jawaban: Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 11/PJ/

❓ Pertanyaan: Kasus seorang profesional yang memiliki gaji pokok sebesar Rp4.000.000, namun menerima komisi yang bersumber dari peningkatan harga jual (mark-up) dan/atau imbalan jasa (tip) dari pelayanan