Kebijakan Pajak terkait Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

1. Penetapan Keadaan Kahar (Force Majeure): * Menetapkan keadaan darurat bencana alam (banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gempa

Konsultasi Layanan Aktivasi NIK sebagai NPWP, Kode Otorisasi DJP dan Sertifikat Elektronik untuk Kota Samarinda

Layanan konsultasi aktivasi NIK sebagai NPWP di Samarinda kini terintegrasi dengan Coretax DJP, memudahkan pemadanan NIK 16 digit, pengajuan

Penentuan SPDN dan SPLN

DASAR HUKUM 1. Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) (berlaku sejak 31 Maret 2023 - Perubahan Keempat atas UU PPh - Cipta Kerja)tang

Cara Benar Paham Kredit Pajak WP OP UMKM

D. KREDIT PAJAK

Sharing File Probis Pengelolaan SPT.pdf

Dokumen ini menjelaskan Proses Bisnis Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam rangka Reformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (

Surat Kuasa Khusus

Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus Pajak: UU 28/2007, PP 74/2011, dan PMK-229/2014 PEMBARUAN PENTING (2025): Artikel ini mengacu pada PMK-229/P

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

Dasar Hukum SP2DK Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Cara Benar Paham Penghitungan Pajak Terutang WP OP UMKM

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Cara Benar Paham Ikhtisar Penghasilan Neto WP OP UMKM

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

Cara Benar Paham Identitas pada SPT Tahunan (PPh) Orang Pribadi Tahun 2025

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK