Masuk

Terbaru

Latest

Artikels

Tahapan dan Prosedur Pengajuan SPPKP Elektronik Coretax

Pengajuan permintaan SPPKP secara elektronik dilaksanakan melalui sistem Coretax. Berikut adalah prosedur dan tahapan yang harus diikuti: A. Prosedur Pengajuan Elektronik 1. Wajib Pajak mengakses akun Coretax. Khusus untuk Wajib Pajak Badan, proses dilakukan dengan menggunakan fitur impersonate dari akun Person in Charge (PIC). 2. Memilih menu Portal Saya. 3.
Tanya-Jawab

Panduan Lengkap Penerbitan & Pembetulan SKD WPLN di Coretax

❓ Pertanyaan: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Tanda Terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) dan apakah terdapat proses penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait permohonan tersebut? ✅ Jawaban: Apabila pengisian data telah sesuai dan lengkap dalam sistem Coretax, Tanda Terima SKD WPLN akan langsung diterbitkan
Tanya-Jawab

Mekanisme Pengawasan Fasilitas PPN & PP 49/2022 Pemerintah

❓ Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pemerintah dalam memastikan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak (WP) besar untuk tujuan penghindaran pajak? ✅ Jawaban: Terkait dengan fasilitas PPN yang dibebaskan, ketentuannya dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Mengenai pengawasan ketepatan sasaran fasilitas tersebut, Pemerintah
Tanya-Jawab

Dampak Perpajakan Perubahan API-O ke API-P bagi Importir Produsen

❓ Pertanyaan: Apakah terdapat perubahan dalam sistem perpajakan yang berlaku apabila perusahaan kami mengubah statusnya menjadi Produsen, yang disertai dengan perubahan izin impor dari Angka Pengenal Importir Umum (API-O) menjadi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)? ✅ Jawaban: Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara spesifik implikasi terkait perubahan peruntukan impor yang disebabkan oleh perubahan
Tanya-Jawab

Penjelasan Keharusan Legalisasi SKB PPh Pasal 23 oleh KPP

❓ Pertanyaan: Apakah Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah diterbitkan perlu dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar dapat diterima oleh lawan transaksi, serta bagaimana prosedur permohonan dan waktu penyelesaian legalisasi tersebut? ✅ Jawaban: Tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai kewajiban legalisasi Surat Keterangan
Tanya-Jawab

Panduan e-Bupot Setor Sendiri PPh Dividen Wajib Pajak Orang Pribadi

❓ Pertanyaan: Bagaimana teknis pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (Bukpot PPh) atas dividen yang dibagikan oleh Perusahaan Terbatas (PT) kepada direksi? Apakah Bukti Pemotongan tersebut dibuat oleh Perusahaan atau oleh masing-masing direksi secara mandiri melalui e-CoreTax? ✅ Jawaban: Penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan Bukti Pemotongan PPh didasarkan pada status dividen