Masuk

Terbaru

Latest

Kapan Mulai Pungut PPN?
Tanya-Jawab

Kapan Mulai Pungut PPN?

❓ Pertanyaan Jika Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) diterima pada tanggal 20 Agustus 2025, kapan kewajiban pemungutan PPN dimulai? Apakah sejak awal bulan atau sejak tanggal pengukuhan? ✅ Jawaban Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai sejak tanggal Pengusaha dikukuhkan sebagai
Orang Pribadi Jadi Pemotong PPh 21
Tanya-Jawab

Orang Pribadi Jadi Pemotong PPh 21

❓ Pertanyaan Menurut Pasal 2 ayat (2) huruf d PMK 168 Tahun 2023, apakah orang pribadi bisa menjadi pemotong PPh Pasal 21/26? Apa syaratnya? ✅ Jawaban Ya, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d PMK 168 Tahun 2023, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menjadi pemotong PPh Pasal 21. Syaratnya adalah Wajib
Tanya-Jawab

Dari Stelsel Kas ke Stelsel akrual

❓ Pertanyaan Bagaimana mekanisme perubahan pembukuan dari stelsel kas kembali ke stelsel akrual, dan apakah permohonannya bisa melalui aplikasi Coretax? ✅ Jawaban Perubahan pembukuan dari stelsel kas menjadi stelsel akrual tidak memerlukan permohonan melalui Coretax. Berdasarkan PMK-81 Tahun 2024, hal ini terjadi secara otomatis jika Wajib Pajak memenuhi kondisi berikut: 1. Wajib
e-Faktur Desktop untuk PKP di 2025
Tanya-Jawab

e-Faktur Desktop untuk PKP di 2025

❓ Pertanyaan Apakah PKP yang menerbitkan lebih dari 10.000 faktur pajak dalam sebulan masih dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Desktop? ✅ Jawaban Berdasarkan KEP Dirjen Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop, termasuk PKP yang menerbitkan lebih dari 10.000 faktur pajak per
Apakah Sah Faktur Pajak Tanpa Centang DP?
Tanya-Jawab

Apakah Sah Faktur Pajak Tanpa Centang DP?

❓ Pertanyaan * Apakah Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan tanpa mencentang kotak Uang Muka/Pelunasan, namun mencantumkan keterangan termin (misal: termin 1, 2, dst.) pada deskripsi, masih dianggap sah? * Apakah Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan tanpa mencentang kotak Uang Muka/Pelunasan dan tanpa keterangan mengenai termin dianggap sah?
PPh 23 untuk Biaya Ekspedisi
Tanya-Jawab

PPh 23 untuk Biaya Ekspedisi

❓ Pertanyaan Apakah biaya pengiriman barang untuk ekspor yang menggunakan jasa ekspedisi oleh perusahaan di Indonesia dikenakan PPh Pasal 23? ✅ Jawaban Ya, biaya pengiriman barang ekspor yang menggunakan jasa ekspedisi dari perusahaan ekspedisi (freight forwarding) di dalam negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Pemotongan ini berlaku jika penyedia jasa adalah Wajib