Less Summer

kota-balikpapan

Kreator DiskusiPajak.com | Bikin catatan & pembahasan pajak mingguan

Kode Faktur Pajak Jasa Transportasi limbah medis

❓ Pertanyaan Atas jasa transportasi angkut limbah medis dan B3, kode Faktur Pajaknya menggunakan 04 atau 08? ✅ Jawaban Kring Pajak Komentar PMK 49 tahun 2022 tentang Bea Masuk, jadi tidak ada hubungannya dengan pertanyaan si penanya Koreksi menjadi Pasal 11 PP49 tahun 2022 masih tidak sesuai Jadi seharusnya menggunakan Mulai pasal

PPh Transaksi PMSE

❓ Pertanyaan Apakah kami harus memotong PPh 23/26 atas tagihan dari perusahaan PMSE yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang sudah ditunjuk oleh DJP? ✅ Jawaban Kewajiban pemungutan PPN oleh Pelaku Usaha PMSE berbeda dengan kewajiban pemotongan PPh. Perusahaan Anda, sebagai pihak yang membayar. Untuk pemotongan PPh, silakan pastikan subjek

NPWP Ayah vs Ibu Urus Taspen

❓ Pertanyaan Apakah NPWP ayah saya bisa diubah menjadi atas nama ibu saya? Karena dari Taspen masih melakukan pemotongan pajak menggunakan NPWP ayah saya, namun dengan nama ibu saya. ✅ Jawaban Tidak. Nama pada NPWP tidak dapat diubah dari ayah menjadi ibu. NPWP adalah identitas pajak unik yang terikat pada NIK setiap

Ketentuan PPh sewa gedung 2026

Ketentuan PPh sewa gedung 2026

Ketentuan PPh sewa gedung mengikuti Pasal 4 ayat (2) UU HPP dengan tarif final 10% dari bruto sewa tanah/bangunan, berlaku untuk pemilik orang pribadi/badan dan dipotong oleh penyewa tertentu.

PPh Artis Luar yang Konser di Indonesia

PPh Artis Luar yang Konser di Indonesia

❓ Pertanyaan Apakah artis dari luar negeri yang tampil di konser di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26? ✅ Jawaban Ya, penghasilan yang diterima oleh artis luar negeri yang tampil di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Berikut adalah ketentuannya: * Berdasarkan Pasal 26 UU PPh, setiap penghasilan yang dibayarkan kepada Subjek

Penyetoran Kekurangan PPh 22 oleh Instansi

❓ Pertanyaan Jika terjadi kekurangan penyetoran PPh Pasal 22 oleh instansi, siapa yang bertanggung jawab untuk menyetorkan kekurangan dan membuat kode billing? ✅ Jawaban Jika yang dimaksud instansi adalah Instansi Pemerintah (IP), maka tanggung jawab untuk menyetorkan kekurangan PPh Pasal 22 berada pada instansi tersebut. Sesuai dengan peraturan, Instansi Pemerintah adalah pihak

CheatSheet SKD

atas error berikut: * Pastikan pengisiannya sudah benar. Notifikasi component is invalid artinya ada data-data yang tidak sesuai. * Pastikan sudah mengisi Formulir permohonan Surat Keterangan Domisili Penerimaan Wajib Pajak Luar Negeri pada Alur kasusnya. * Pastikan sudah mengisi data dengan lengkap (khususnya yang bertanda bintang) mengunggah dokumen dan klik simpan permohonannya