Latest

DASAR HUKUM * KMK-1169/KMK.01/1991 (berlaku sejak 19 Januari 1991) tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) SURAT EDARAN TERKAIT * SE-129/PJ/2010 (berlaku sejak 29 November 2010) tentang perlakuan PPN atas transaksi leasing dengan hak opsi dan sale and leaseback DEFINISI ISTILAH (Pasal 1 KMK-1169/KMK.

⚠️ UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. ⚠️ UPDATE PERATURAN: KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996 (PPh 15 LN: norma 6%, tarif efektif 2,64%) & KMK-416/KMK.04/1996

⚠️ UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. ⚠️ UPDATE PERATURAN: PMK-136/2011 (Perbankan Syariah) & PMK-137/2011 (Pembiayaan Syariah) masih berlaku. UU 7/2021 & UU 6/2023 tidak mengubah ketentuan spesifik PPh syariah.

UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. Pelaksanaan hak/kewajiban perpajakan KSO melalui sistem Coretax (Pasal 4-6 PMK-81/2024). UPDATE: PMK 79/2024 adalah regulasi komprehensif pertama yang secara khusus mengatur perpajakan KSO

Bagian laba yang diterima anggota CV, firma, kongsi, persekutuan, dan pemegang unit KIK bukan objek pajak. Sebaliknya, imbalan/gaji kepada anggota entitas tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena anggota diperlakukan satu kesatuan dengan badan usahanya.

1. DASAR HUKUM 2. SURAT EDARAN TERKAIT 3. DEFINISI 4. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN BOT 5. INVESTOR — BIAYA & AMORTISASI 6. 1. Contoh 1 — Amortisasi Normal 2. Contoh 2 — Masa BOT Diperpendek 3. Contoh 3 — Masa BOT Diperpanjang + Penambahan Bangunan 7. INVESTOR — PENGHASILAN 8. PEMEGANG HAK ATAS TANAH — BIAYA