UU KUP
Tim Redaksi Diskusi Pajak
Redaksi Diskusi Pajak berfokus menyajikan informasi perpajakan yang relevan, terbaru, dan dapat dipercaya. Kami mengumpulkan sumber dari publikasi resmi serta referensi publik di internet, untuk kemudian disajikan ulang secara ringkas bagi komunitas.
UU KUP
Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)
UPDATE REGULASI — 23 Juli 2026 PMK 81/2024 telah mencabut PMK 242/PMK.03/2014 efektif 1 Januari 2025. Seluruh ketentuan mengenai pemindahbukuan (Pbk) kini diatur dalam Pasal 108–112 PMK 81/2024. Perubahan mendasar: * Ruang lingkup Pbk dipersempit — hanya untuk: deposit pajak, PPh PHTB, bea meterai, dan kelebihan bayar
UU KUP
Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
UU KUP
kode MAP SSBP untuk biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang dan Pembatalan lelang
DASAR HUKUM * UU 19/1997 stdtd UU 19/2000 — tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1a)) * PP 50/2022 — tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (menggantikan PP 74/2011; mengatur dasar dan tata cara penagihan) * PMK 61/2023 — tentang
UU KUP
Jangka Waktu Pembayaran Pajak dan Jangka Waktu Pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT, dll
Perubahan Regulasi Signifikan Berlaku sejak 1 Januari 2025 (Coretax): * PMK 81/2024 — menggantikan PMK-242/PMK.03/2014 dan PMK-243/PMK.03/2014 * Jatuh tempo penyetoran diseragamkan → tanggal 15 bulan berikutnya untuk seluruh PPh Masa (Pasal 94 ayat (2)) * PPN (non-impor) → tetap akhir bulan berikutnya * PPN pemungut (Wapu)
UU KUP
Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran — Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025)
I. DASAR HUKUM Regulasi 1. ⭐ PER-10/PJ/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. * Pasal 3 ayat (3): KAP dan KJS merupakan 2 komponen yang harus ada pada Surat Setoran Pajak (SSP). * Pasal 3 ayat (8): Daftar KAP dan
UU KUP
Sistem Pembayaran Pajak melalui Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025)
⚠️ UPDATE: PMK 81/2024 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK 1/2026 (Perubahan Keempat). Selalu cek versi terbaru untuk ketentuan yang berlaku. 1. DASAR HUKUM Regulasi Utama 1. ⭐ [PMK 81/2024] (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan — (berlaku — telah diubah)
KUP
Biaya Penagihan Pajak
UU PPh
Jadwal Waktu Penagihan Pajak
UU KUP
Pembukuan dengan Mata Uang Asing
UU KUP
Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku
UU KUP
Ketentuan Terkait Konversi Ke Satuan Mata Uang Dollar Dan Ketentuan Lain Setelah WP Memperoleh Izin Pembukuan Dollar
1. DASAR HUKUM 1. ⭐ Pasal 28 ayat (8) UU KUP (UU 6/1983 stdd UU 28/2007, UU 7/2021, dan UU 6/2023) — pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan (berlaku) 2. ⭐ PMK-196/PMK.03/2007 (berlaku sejak 28