Tim Redaksi Diskusi Pajak

Dasar Hukum SP2DK Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban (Catatan: PP 74/2011 telah digantikan

Definisi Penjelasan Pasal 4(1) Huruf H UU 36 Tahun 2008 * Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun

Untuk WP badan UMKM yang terima pembayaran USD, intinya: selisih kurs bisa jadi objek PPh, tetapi cara kenanya beda tergantung apakah itu bagian dari usaha atau di luar usaha, dan pengakuannya mengikuti sistem pembukuan yang dipakai WP secara taat asas.

Untuk kasus di atas, SPT Masa PPh 21 yang awalnya LB lalu setelah pembetulan justru muncul KB lebih besar, itu terjadi di Coretax karena sistem memakai skema delta SPT. yang

PPh 21 DTP sektor pariwisata hanya berlaku atas penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur, sehingga service charge yang tidak teratur umumnya tidak masuk komponen DTP

Wajib Pajak Dalam Negeri Boleh Bantu Isi DGT Form WPLN? Ini Penjelasannya Kalau WPLN tidak mengerti cara membuat DGT Form, apakah kita (WPDN) bisa buatkan? Dan kalau bisa, buatnya di

Dividen tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Pelajari penjelasan resmi dari Kring Pajak tentang perlakuan dividen dalam SPT Tahunan Badan.

Panduan lengkap pengisian SPT Badan sesuai Pasal 3 UU PPh dan Pasal 28 UU PPh tentang kreditan pajak, PPh Pasal 25, dan penanganan restitusi.

Pertanyaan mengenai perlakuan pajak atas sewa lapangan bola kepada orang pribadi sering menimbulkan kebingungan di kalangan pemilik usaha. Untuk menjawab pertanyaan ini secara komprehensif, kita perlu memahami dasar hukum yang

Pertanyaan mengenai kode faktur pajak yang tepat untuk transaksi dengan bank daerah seperti Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan hal yang sering membingungkan bagi para pengusaha kena pajak (PKP). Jawabannya