Cara Pembuatan Faktur Keluaran untuk Jasa Maklon dengan Barang Pinjaman
Cara Pembuatan Faktur Keluaran untuk Jasa Maklon dengan Barang Pinjaman: Apakah Masuk Daftar Faktur dan Berpotensi Bermasalah?
Penyederhanaan tampilan saat pembuatan ebupot melalui mekanisme key-in
Per 9 November 2025, telah dilakukan penyederhanaan tampilan saat pembuatan ebupot melalui mekanisme key-in. Coretax tidak lagi menampilkan data alamat, jenis kelamin, nomor paspor dll dkk. Saat input NPWP
KMK 330 Tahun 2025
Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 📄 Unduh salinan KMK 330
Perbedaan teknis antara PPn dan PPN dalam hukum pajak Indonesia
PPn vs PPN Perbedaan teknis antara PPn dan PPN dalam hukum pajak Indonesia adalah sebagai berikut: 1. PPn (Pajak Penjualan) adalah sistem pajak lama yang berlaku dari 1951 hingga 1984.
Bagaimana Mendaftar NPWP melalui KPP, KP2KP, atau Tempat Lain yang Ditunjuk DJP?
Pengertian dan Pentingnya NPWP bagi Wajib Pajak Indonesia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki setiap wajib pajak di Indonesia, baik orang pribadi maupun badan usaha.
Apakah PPh 21 DTP Menambah Take Home Pay Karyawan pada Sistem Gaji Net atau Gross Up
Kalau metode pajak yang dipakai perusahaan Net/gross up, dimana pajak ditanggung perusahaan dan tidak ada impact ke THP karyawan. Jadi untuk karyawan yg eligible DTP, apakah jadi penambah THP
Bagaimana Cara Pelaporan PMK-72 Tahun 2025 DTP Sektor Pariwisata
FAQ Coretax🏖 Rangkuman: PMK 72 Tahun 2025: Perubahan PMK-10 Tahun 2025 tentang Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah 💡 Tujuan: • Stabilitasi ekonomi dan sosial serta menjaga daya beli masyarakat. • Meringankan beban
Bagaimana PPh 21 bagi Pegawai Keluar Masuk
Jika atas suatu pegawai tetap sudah diterbitkan A1 di bulan Januari-Juni kemudian di bulan Oktober pegawai itu masuk kembali sebagai pegawai tetap baru, hingga Desember, Bagaimana pembuatan bukti potong
KEP-208/BC/2025
Penetapan Secara Penuh (Mandatory) Potong Kuota Secara Elektronik Atas Impor Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk
FAQ & SALINDIA PPh 21 Ditanggung Pemerintah Sektor Pariwisata
📢 TELAH RILIS: FAQ & SALINDIA PPh 21 Ditanggung Pemerintah Sektor Pariwisata DJP telah menerbitkan bahan edukasi (Paparan & FAQ) mengenai PMK 72 Tahun 2025, terkait perluasan insentif PPh Pasal 21