Lainnya

Lainnya

PPh 21 Ditanggung Pemerintah

1. 1. DASAR HUKUM 2. 2. REGULASI CHAIN — SEJARAH PPh 21 DTP 3. 3. INSENTIF PPh 21 DTP TAHUN ANGGARAN 2026 4. 1. 3.1 Sektor yang Berhak 2. 3.2 Kriteria Pekerja 3. 3.3 Mekanisme 5. 4. INSENTIF PPh 21 DTP TAHUN ANGGARAN 2025 6. 1. 4.1

Lainnya

Perlakuan PPh Vs Perjanjian Internasional

1. 1. DASAR HUKUM 2. 2. PRINSIP UMUM — PERJANJIAN INTERNASIONAL DIDAHULUKAN 3. 3. JENIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG PERPAJAKAN 4. 4. PERJANJIAN INTERNASIONAL — ORGANISASI INTERNASIONAL (PMK-202/2017) 5. 1. 4.1 Definisi 2. 4.2 Status Organisasi Internasional sebagai Subjek Pajak 6. 5. PPh ATAS PENGHASILAN DARI ORGANISASI INTERNASIONAL

Lainnya

Dalam hal WP mengalami perubahan usaha atau kegiatan WP

1. 1. DASAR HUKUM: 2. 2. DALAM HAL WP MENGALAMI PENURUNAN USAHA: 3. 1. 2.1 WP yang Dapat Mengajukan Pengurangan 2. 2.2 Tata Cara Pengajuan (Historis) 3. 2.3 Rezim PER-11/PJ/2025 (Berlaku) 4. 3. DALAM HAL WP MENGALAMI PENINGKATAN USAHA: 5. 1. 3.1 WP

Lainnya

Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh

1. 1. DASAR HUKUM: 2. 2. KETENTUAN PPH PASAL 25 (PEMBETULAN SPT TAHUNAN): 3. 1. 2.1 Perhitungan Kembali 2. 2.2 Jika PPh 25 Baru Lebih Besar (Kekurangan Setor) 3. 2.3 Jika PPh 25 Baru Lebih Kecil (Kelebihan Setor) — Perubahan PER-11/PJ/2025 4. 3. CONTOH KASUS:

Lainnya

Pengurangan besarnya PPh pasal 25 bagi wajib pajak industri tertentu

Lainnya

Dalam hal WP melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Lalu Lewat Batas Waktu

1. 1. DASAR HUKUM: 2. 2. KETENTUAN BESARNYA PPH PASAL 25 (SPT TERLAMBAT): 3. 1. 2.1 Sebelum SPT Disampaikan 2. 2.2 Setelah SPT Disampaikan 3. 2.3 Jika PPh 25 Baru Lebih Besar (Kekurangan Setor) 4. 2.4 Jika PPh 25 Baru Lebih Kecil (Kelebihan Setor) — Perubahan PER-

Lainnya

Dalam hal WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

1. 1. DASAR HUKUM: 2. 2. KETENTUAN BESARNYA PPH PASAL 25 (PERPANJANGAN SPT): 3. 1. 2.1 Selama Masa Perpanjangan 2. 2.2 Setelah SPT Tahunan Disampaikan 3. 2.3 Jika PPh 25 Baru Lebih Besar (Kekurangan Setor) 4. 2.4 Jika PPh 25 Baru Lebih Kecil (Kelebihan Setor) — Perubahan

Lainnya

Dalam hal WP berhak atas kompensasi kerugian dan Menerima Penghasilan Tidak Teratur

Lainnya

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

1. 1. DASAR HUKUM: 2. 2. SURAT EDARAN TERKAIT: 3. 3. BESARNYA NORMA: 4. 4. YANG BOLEH MENGGUNAKAN NPPN, SYARAT PENGGUNAAN NPPN, DAN SANKSI: 5. 1. 4.1 Yang Boleh Menggunakan NPPN 2. 4.2 Syarat Penggunaan NPPN dan Sanksi Terkait 6. 5. KEWAJIBAN WP YANG MENGHITUNG PENGHASILAN NETONYA DENGAN

Lainnya

Norma Penghitungan Penghasilan Neto sejak tahun pajak 2016

1. DASAR HUKUM 2. YANG BOLEH MENGGUNAKAN NPPN 3. BESARNYA NORMA 4. Daftar Persentase NPPN 5. CARA MENGHITUNG 6. LEBIH DARI SATU JENIS USAHA

Lainnya

Stempel Tanda Tangan pada Bukti Potong PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto SBI, Dokumen Dipersamakan

1. DASAR HUKUM * ⭐ KEP-286/PJ/2002 — Stempel tanda tangan. Masih Aktif (tidak relevan praktis).

Lainnya

Stempel Tanda Tangan pada Bukti Potong PPh atas Pembayaran Bunga kepada Nasabah SUN-ORI dan Dokumen Dipersamakan

1. DASAR HUKUM * ⭐ PER-171/PJ./2006 — Stempel tanda tangan SUN-ORI. Masih Aktif (tidak relevan praktis). * ⭐ PER-11/PJ/2025 — Golongan 2: Diskonto SBN/bunga obligasi/SUN >12 bln. * ⭐ PP 91/2021 — PPh Final Bunga Obligasi 10%. * ⭐ PMK-81/2024 + PMK-1/2026 — Coretax, TTE. 2. REZIM LAMA