Panduan lengkap PPh Pasal 21: ketentuan terbaru, contoh perhitungan, pemotongan gaji karyawan, serta kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan.
PPh Pasal 21
1. Apa itu Pajak Natura? 2. 1. Definisi dan Konteks 2. Perubahan Fundamental (Sejak UU 7/2021) 3. Pengecualian 3. Apa Perbedaan Natura dan Kenikmatan? 4. 1. Natura (Barang) 2. Kenikmatan (Fasilitas/Layanan) 3. Perlakuan Pajak 5. Apakah Natura Selalu Menjadi Objek Pajak? 6. 1. Jawaban Singkat 2. Kategori A:
PPh Pasal 21
I. DASAR HUKUM 1. UU PPh (UU 36/2008 stdd UU 7/2021 dan UU 6/2023) Pasal 6 ayat (1) — Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (termasuk biaya jabatan dan biaya pensiun). 2. UU PPh (UU 36/2008 stdd UU 7/2021 dan UU 6/2023) Pasal 21
PPh Pasal 21
I. DASAR HUKUM A. Undang-Undang ⭐ Pasal 21 UU 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2021 (HPP). Catatan: UU HPP tidak mengubah ketentuan tarif PPh Pasal 21 atas pesangon dan
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
I. DASAR HUKUM A. [UU PPh (UU 36/2008 stdd UU 7/2021 dan UU 6/2023)] - Pasal 6 ayat (1) huruf a — premi asuransi dibayar pemberi kerja = biaya perusahaan (penambah penghasilan bruto pegawai) - Pasal 6 ayat (1) huruf c — iuran JHT dibayar pemberi kerja = biaya perusahaan; iuran JHT dibayar
PPh Pasal 21
I. DASAR HUKUM A. [UU PPh (UU 36/2008 stdd UU 7/2021 dan UU 6/2023)] - Pasal 21 ayat (1) — subjek dan objek pemotongan PPh 21 - Pasal 26 — subjek dan objek pemotongan PPh 26 (WPLN) - Pasal 4 ayat (1) — natura sbg objek PPh (sejak 1 Jan 2022) B. Pasal
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
1. I. DASAR HUKUM 2. II. PPH 21 TIDAK FINAL YANG DITANGGUNG PEMERINTAH 3. 1. A. Jenis PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah 2. B. Besarnya tarif PPh 21 yang ditanggung pemerintah 4. III. DALAM HAL TIDAK MEMILIKI NPWP (PPH 21 TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH) 5. IV. PPH 21 YANG BERSIFAT
PPh Pasal 21
UPDATE PERATURAN: PMK 168/2023 (berlaku sejak 1 Januari 2024) menggantikan PMK-252/2008 sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21/26. Ketentuan mengenai Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21/26 pada dasarnya tetap sama, namun terdapat penyesuaian administratif dan harmonisasi dengan UU HPP. UPDATE PERATURAN: UU 7/2021
PPh Pasal 21
1. DASAR HUKUM 2. 1. Pasal 17 UU PPh - 5 Lapisan Tarif (UU 7/2021 HPP): 3. TARIF PEGAWAI TETAP & TIDAK TETAP 4. 1. Tarif Efektif Rata-rata (TER) - PP 58/2023 jo. PMK 168/2023: 5. TARIF BUKAN PEGAWAI 6. TARIF PENSIUNAN 7. TARIF PESERTA KEGIATAN, DEWAN KOMISARIS,
PPh Pasal 21