Pajak Pertambahan Nilai
Pedagang cenderamata yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) dengan omzet Rp1 miliar dan memiliki usaha utama Barang Tidak Kena Pajak (BTKP) Rp4,8 miliar, tetap bisa terkena kewajiban PKP. Artikel ini membahas batasan Pengusaha Kecil Rp4,8 miliar dan ketentuan PKP menurut PMK 164/2023 dan PMK 197/2013.
❓ Pertanyaan: Kami memiliki usaha toko daring (online shop) di bidang fesyen namun belum mendirikan badan hukum (CV/PT). Terdapat pelanggan yang meminta faktur pajak atas pembelian barang, sementara kami hanya
❓ Pertanyaan: Apakah transaksi penggantian biaya listrik yang menggunakan Faktur PPN Dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tetap wajib dibuatkan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat
❓ Pertanyaan: Apabila terdapat penerimaan dana sponsorship dari luar negeri untuk kegiatan acara di Indonesia, pajak apa saja yang dikenakan, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengingat penerima sponsor menerbitkan faktur
❓ Pertanyaan: Jika pembeli tidak bersedia menerbitkan Pemberitahuan Perolehan/Pengeluaran BKP dan/atau JKP (PPBJ), kode faktur pajak apakah yang harus digunakan untuk transaksi tersebut? ✅ Jawaban: Jika PPBJ tidak diterima, Wajib
❓ Pertanyaan: Bagaimana prosedur pemilahan Faktur Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan, mengingat Pajak Masukan yang diperoleh merupakan satu kesatuan untuk penyerahan jasa freight forwarding dan
❓ Pertanyaan: Apakah perusahaan PKP yang melakukan pembayaran PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) diwajibkan membuat faktur pajak? Berapakah kode faktur pajak yang harus digunakan? ✅ Jawaban: Berdasarkan Pasal 323 ayat (3) Peraturan
❓ Pertanyaan: Apakah keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Pemungut PPN (Faktur Pajak diterbitkan Juli, PPN disetor September) berdampak terhadap kewajiban Wajib Pajak
❓ Pertanyaan: Bagaimana ketentuan penggunaan opsi "Ganti SPT Sebelumnya" pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? ✅ Jawaban: Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 11/PJ/
❓ Pertanyaan: Apakah perusahaan yang menggunakan jasa kontraktor terintegrasi dalam pembangunan pabrik masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS)? ✅ Jawaban: Apabila entitas menggunakan jasa kontraktor yang merupakan
❓ Pertanyaan: Apakah terdapat batasan waktu maksimal bagi barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean? Jika batasan waktu tersebut terlampaui, bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai