PPN

❓ Pertanyaan: Bagaimana ketentuan penggunaan opsi "Ganti SPT Sebelumnya" pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? ✅ Jawaban: Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 11/PJ/2025, opsi pencentangan "Ganti SPT Sebelumnya" hanya akan tersedia pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan yang memenuhi kriteria sebagai

❓ Pertanyaan: Apakah perusahaan yang menggunakan jasa kontraktor terintegrasi dalam pembangunan pabrik masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS)? ✅ Jawaban: Apabila entitas menggunakan jasa kontraktor yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaksanakan pembangunan, maka kontraktor tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diserahkan.

❓ Pertanyaan: Apakah terdapat batasan waktu maksimal bagi barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean? Jika batasan waktu tersebut terlampaui, bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku? ✅ Jawaban: Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengeluaran atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Kawasan Bebas

❓ Pertanyaan: Apakah terdapat perubahan dalam sistem perpajakan yang berlaku apabila perusahaan kami mengubah statusnya menjadi Produsen, yang disertai dengan perubahan izin impor dari Angka Pengenal Importir Umum (API-O) menjadi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)? ✅ Jawaban: Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara spesifik implikasi terkait perubahan peruntukan impor yang disebabkan

❓Pertanyaan: Kami berencana melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2021, namun saat akan melapor melalui laman e-Faktur muncul pemberitahuan tertentu. Apa saja ketentuan yang mengatur batas waktu pembetulan SPT yang mengakibatkan kerugian atau lebih bayar? ✅ Jawaban: Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan kerugian atau

❓ Pertanyaan: Apakah pelaporan Faktur Pajak (FP) yang mendapat fasilitas atau tidak dapat dikreditkan (kode B3) harus dilakukan pada Masa Pajak yang berkaitan? Sebagai contoh, apakah Faktur Pajak Masa Agustus harus dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Agustus, atau dapat dilaporkan pada SPT PPN Masa September, Oktober, atau November? ✅ Jawaban:

❓ Pertanyaan: Apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada instansi pemerintah, seperti dinas pendidikan setempat, berapakah kode Faktur Pajak yang wajib digunakan? Selain itu, bagaimana ketentuan penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku? ✅ Jawaban: Faktur Pajak Terkait transaksi penyerahan kepada instansi pemerintah, * Faktur Pajak