pajak kos-kosan
PAJAK KOS-KOSAN
PERBEDAAN SEWA KAMAR DENGAN KONTRAK UNIT TANAH BANGUNAN
MENERBITKAN FAKTUR PAJAK
IMPORT DATA
PEMBUATAN KODE BILLING UMKM
PPh Final UMKM Setor Sendiri
PEMINDAHBUKUAN CORE TAX
PEMINDAHBUKUAN PPh Pasal 25 dari Saldo Tersisa Buku Besar Saya
CARA PENGAJUAN PENGURANGAN BESARNYA PPh Pasal 25 di CORE TAX
PENGURANGAN ANGSURAN PPh Pasal 25 CORE TAX
CARA BUAT FAKTUR PAJAK
UANG MUKA - TERMYN - PELUNASAN
Pembayaran atau Penyetoran Pajak
Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)
UPDATE REGULASI — 23 Juli 2026 PMK 81/2024 telah mencabut PMK 242/PMK.03/2014 efektif 1 Januari 2025. Seluruh ketentuan mengenai pemindahbukuan (Pbk) kini diatur dalam Pasal 108–112 PMK 81/2024. Perubahan mendasar: * Ruang lingkup Pbk dipersempit — hanya untuk: deposit pajak, PPh PHTB, bea meterai, dan kelebihan bayar
Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
kode MAP SSBP untuk biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang dan Pembatalan lelang
DASAR HUKUM * UU 19/1997 stdtd UU 19/2000 — tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1a)) * PP 50/2022 — tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (menggantikan PP 74/2011; mengatur dasar dan tata cara penagihan) * PMK 61/2023 — tentang
Jangka Waktu Pembayaran Pajak dan Jangka Waktu Pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT, dll
Perubahan Regulasi Signifikan Berlaku sejak 1 Januari 2025 (Coretax): * PMK 81/2024 — menggantikan PMK-242/PMK.03/2014 dan PMK-243/PMK.03/2014 * Jatuh tempo penyetoran diseragamkan → tanggal 15 bulan berikutnya untuk seluruh PPh Masa (Pasal 94 ayat (2)) * PPN (non-impor) → tetap akhir bulan berikutnya * PPN pemungut (Wapu)
Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran — Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025)
I. DASAR HUKUM Regulasi 1. ⭐ PER-10/PJ/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. * Pasal 3 ayat (3): KAP dan KJS merupakan 2 komponen yang harus ada pada Surat Setoran Pajak (SSP). * Pasal 3 ayat (8): Daftar KAP dan
Sistem Pembayaran Pajak melalui Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025)
⚠️ UPDATE: PMK 81/2024 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK 1/2026 (Perubahan Keempat). Selalu cek versi terbaru untuk ketentuan yang berlaku. 1. DASAR HUKUM Regulasi Utama 1. ⭐ [PMK 81/2024] (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan — (berlaku — telah diubah)