Apakah Faktur Pajak Boleh Menggunakan Bahasa Inggris? Ini Aturan dan Praktik Terbaiknya

Panduan lengkap penggunaan bahasa Inggris di Faktur Pajak Indonesia: dasar hukum, batasan, dan cara praktis membuat faktur bilingual yang tetap comply dengan aturan DJP.

PPh Pasal 26 atas Penjualan Saham WPLN Cayman Island ke Perusahaan Indonesia dan Singapura: Analisis Lengkap Kewajiban Pajak

Apakah Transaksi Penjualan Saham Perusahaan A Dikenakan PPh Pasal 26? Ya, transaksi penjualan saham perusahaan A (WPLN Cayman Island) kepada perusahaan C (Singapura) atas kepemilikan 95% di perusahaan B (Indonesia) dikenakan PPh Pasal 26. Penjualan saham milik perseroan terbatas dalam negeri yang tidak berstatus emiten atau perusahaan publik oleh pemegang

Kendala impersonate di Coretax DJP

Tidak ada menu impersonate di Coretax DJP

Cara Pendaftaran NPWP Orang Pribadi di Coretax DJP - Panduan Lengkap

Panduan lengkap cara daftar NPWP untuk orang pribadi melalui platform Coretax DJP. Ikuti langkah-langkah mudah mulai dari verifikasi identitas hingga menerima nomor NPWP digital.

Surat Kuasa Khusus

Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus Pajak: UU 28/2007, PP 74/2011, dan PMK-229/2014 PEMBARUAN PENTING (2025): Artikel ini mengacu pada PMK-229/PMK.03/2014 dan SE-02/PJ/2017. Namun, peraturan mengenai kuasa wajib pajak telah diperbarui dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

Dasar Hukum SP2DK Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban (Catatan: PP 74/2011 telah digantikan oleh PP 50/2022 sejak tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan)Perpajakan. Surat Edaran Pengawasan

Aspek Pajak Royalti Setelah 2023

Definisi Penjelasan Pasal 4(1) Huruf H UU 36 Tahun 2008 * Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: * Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau

Bunga

Bunga yang Merupakan Objek PPh Pasal 23 (Tidak Final) Objek dan Tarif * Objek PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh WP OP DN maupun WP Badan DN dari pihak pembayar bunga yang merupakan pemotong PPh

Royalti Sebelum 2023

Definisi Penjelasan Pasal 4(1) Huruf H UU 36 Tahun 2008 * Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: * Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau

Penegasan Perlakuan Perpajakan atas Pengelolaan Rumah Susun

Pokok Penegasan Perlakuan Perpajakan Nota Dinas ini memberikan penegasan terkait perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan rumah susun. Pihak yang diatur perlakuan perpajakannya meliputi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), Pelaku Pembangunan, dan Pengelola. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penegasan Perlakuan PPh Pasal 23 Usaha Retail

Pengertian Syarat Perdagangan (Trading Terms) Syarat perdagangan (trading terms) adalah ketentuan dalam perjanjian kerja sama antara pemasok dan pasar modern yang berkaitan dengan pemasokan produk yang dijual di pasar modern. Pemasok adalah perusahaan yang memasukkan barang, sedangkan pembeli adalah pasar modern (misalnya supermarket atau department store) Pasar modern tidak hanya

Perbedaan teknis antara PPn dan PPN dalam hukum pajak Indonesia

PPn vs PPN Perbedaan teknis antara PPn dan PPN dalam hukum pajak Indonesia adalah sebagai berikut: 1. PPn (Pajak Penjualan) adalah sistem pajak lama yang berlaku dari 1951 hingga 1984. PPn dipungut pada setiap tahap transaksi oleh produsen atau penjual, tanpa mekanisme kredit pajak masukan bagi pembeli. Akibatnya, pajak bisa

Panduan Praktis Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Secara Jabatan Tanpa Pemeriksaan Pajak

Pencabutan PKP secara jabatan tanpa pemeriksaan pajak bisa menjadi jalan keluar yang efisien untuk perusahaan yang benar-benar nonaktif. Proses ini mempercepat penonaktifan status PKP tanpa beban birokrasi permohonan dan potensi pemeriksaan

Pengajuan Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang PYYSTT

menjelaskan langkah-langkah untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang